Detikkasus.com | Bali – Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan beberapa peraturan Gubernur diantaranya Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkun kehidupan krama dan gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, baik Sekala maupun Niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-Nilai pancasila 1 Juni 1945.
Namun hingga kini, masih banyak yang belum melaksanakan ketiga peraturan tersebut secara baik padahal tenggang waktu yang diberikan untuk mengimplementasikannya dirasa sudah cukup, baik sosialisasi di media cetak, elektronik, sosial media bahkan secara langsung dengan berbagai kegiatan nyata. Untuk itu, semua pihak baik Instansi, Organisasi, Lembaga serta masyarakat diharapkan dapat segera mempercepat pengimplementasian Peraturan Gubernur tersebut.Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra.
“Peraturan ini kan sudah lama di launching, terus waktunya sudah diberikan, sosialisasinya juga sudah kami lakukan terus menerus dengan berbagai media. Artinya kami tidak sekedar terbit langsung dilaksaanakan namun sudah disosialisasikan terlebih dahulu. Waktu untuk menyiapkan dan membuat segala macam sudah kami berikan. Pembinaan sudah dilakukan terus menerus dan waktunya sudah terus diperpanjang. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada institusi, organisasi, lembaga dan masyarakat untuk segera bisa melaksanakan peraturan tersebut,” ujar Sekda Dewa Indra.
Meski sudah diberikan tenggang waktu yang menurut Dewa Indra sudah cukup lama, namun masih banyak belum melaksanakannya dengan baik maka sudah waktunya untuk melakukan upaya yang lebih tegas lagi. Untuk itu, Ia meminta kepada semua pihak agar secepatnya melaksanakan peraturan tersebut sebagai bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Kita lihat masih banyak yang belum melaksanakan peraturan ini, Saya minta setiap instansi agar melanjutkan pembinaannya, sosialisasi dan pengawasannya kepada semua institusi, organisasi dan lembaga yang menjadi stakeholdernya untuk segera mengimplementasikan ketiga peraturan Gubernur ini. Oleh karena itu Saya minta jajaran Satpol PP Provinsi, Satpol PP kab/kota sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan mulai minggu depan terhitung dari hari ini, secara serentak agar melaksanakan kunjungan lapangan ke berbagai instansi, organisasi, lembaga untuk melihat secara langsung penerapan pergub dimaksud,” pinta Dewa Indra.
Terkait dengan Pergub Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Ia mengatakan jika Instansi, Organisasi dan Lembaga untuk menggunakan tulisan aksara Bali diatas tulisan latin pada papan nama.”Untuk papan nama Instansi, Organisasi dan Lembaga harus menggunakan tulisan aksara Bali diatas tulisan latinnya. Tidak harus menggunakan latar gradasi merah putih, bisa sesuaikan dengan ciri khas atau ikon masing-masing serta media papan namanya. Yang penting papan namanya ada tulisan aksara Bali.
Selain itu, terkait Pergub Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Dewa Indra berharap agar semua pihak dapat melaksanakan peraturan ini dengan baik. Ia mengajak instansi, lembaga dan organisasi ikut mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat.jika nantinya masih ditemukan ada yang belum melakansakan Pergub tersebut agar diajak bicara atau ditemui pimpinannya dan apabila tidak mengindahkan maka lakukan tindakan tegas dengan mempublikasikan serta memviralkan mereka yang tidak melaksanakan peraturan Gubernur tersebut. ,” jelas Dewa Indra.
“Saya minta pelaksanannya serentak hari, tanggal dan jam nya serta objek sama. Laksanakan serentak di seluruh Bali. Untuk pelaksannnya, Saya minta Kasatpol PP Provinsi Bali mengkoordinasikannya. Pastikan tindakan yang dilakukan tidak melanggar prosedur. Kalau ada yang tidak mau melaksanakan, lakukan tindakan tegas, publikasikan dan viralkan mereka,” tegas Dewa Indra sembari meminta agar kunjungan ke lapangan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Minimal dalam seminggu sekurang-kurangnya bisa dilaksanakan turun ke lapangan sebanyak satu kali,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut hadir pula Kepala Satuan Pol.PP I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali A.A Gede Yuniartha Putra, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali I Nyoman Sujaya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra, Kasatpol PP Kabupaten/Kota, Bank Indonesia Perwakilan Bali, OJK Regional 8 Bali Nusra, serta beberapa perwakilan OPD dilingkungan Pemprov Bali.(sugata)
