Detikkasus.com | Provinsi Jabar-Kabupaten Majalengka – Ketua Umum Laskar Putra Daerah Majalengka Bersatu, Uyun Saeful Yunus S.E, MM hadiri acara Pengukuhan pengurus PAC Manggala Garuda Putih yang diadakan di wisata perkemahan Argalingga Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Minggu (10/03/2019).
Uyun Saeful Yunus, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan berharap Manggala Garuda Putih bisa bersinergi dengan Pemerintah Majalengka.”Apalagi H. Dadan adalah Dewan Pembina di Manggala Garuda Putih pasti Manggala akan sangat hebat khususnya di wilayah Majalengka,” ungkapnya.
Diakui Uyun ia menilai bahwa situasi di daerah manapun, kabupaten manapun, negara manapun apabila situasi daeahnya itu tidak Kondusif, itu jelas bukan dikarenakan kesalahan daripada masyarakatnya ataupun rakyatnya melainkan karena ketidak adilan.
Ketidak mampuan dan standar SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP sebagai Kepala Daerah dia tidak jalankan dan dia berkhianat tidak berkomitment.
“Artinya gini, kebanyak kalau saya melihat permasalahan di Kabupaten Majalengka suatu hal yang naif apabila seorang Kepala Daerah ataupun jajaran birokratnya berbicara terhadap aktivis atau pemerhati ataupun daripada masyarakatnya yang punya peran terhadap perjalanan pemerintahan maupun penggunaan anggaran pemerintah dianggapnya mengusik ataupun menyakiti, itu sebenarnya suatu kesalahan yang besar karena sesungguhnya apabila pengen nyaman suatu daerah itu, soerang pemimpin itu harus tahu SOP nya, bukan hanya menuntut masyarakatnya, bukan hanya menginginkan dimengerti masyarakatnya ataupun bukan hanya ingin dipahami masyarakatnya justru itu bukan sosok berjiwa pemimpin,” papar Uyun.
Uyun Saeful Yunus menambahkan, dia menginginkan Majalengka itu muncul seperti H. Dadan Tri Yudiyanto, H. Dadan sangat mengerti kepada bawahannya, memahami kepada bawahannya dan juga mau menerima segala kekurangan bawahan dan sebuah kritikan dianggapnya masukan.
Terjadinya perkeliruan yang ada di Kabupaten Majalengka mesti kembali kepada standar operasionalnya. Jangan Ketua Gapensi mengatur daripada abcdz, Jangan Ketua Kadin mengatur abcdz, kembalikan pada SOP nya.
Sehingga terjadi tidak ada kepentingan kelompok ataupun kepentingan daripada keluarga si penguasa.
“Satu hal mohon maaf, kalau kita berbicara tatanan politik, ini kan catatan dari pada politik. Yang punya kebijakan dalam hal seperti ini harusnya bukan Mr. X, artinya Mr. X itu kan beda partai, Mr. X itu beda kepentingan waktu itu. Sementara H. Dadan adalah jelas – jelas Putra Daerah dan mensuport baik moral maupun materil,” tukas Uyun.
Artinya apabila pemimpin tidak punya komitment terhadap pendukungnya, apalagi kepada rakyat, kepada orang yang pernah berjasa saja tidak komitment. Dalam arti berbicara satu pintu yang melakukan suatu kebijakan dalam pemberian penyaluran APBD secara profesional malah diberikan kepada orang yang maaf beda partai, beda kepentingan, beda ini, ini ada apa, dan mereka kan sudah punya tupoksinya masing – masing.
“Si Mr. X ini bukan menjadi koordinator atau mesin daripada pungli uang perkeliruan. Artinya mohon maaf, satu hal saya merilis apabila ada seorang Pemimpin mengatakan, ‘ful elumah jangan suka nyakitin orang, jangan suka nyakitin orang, jangan ngorek kesalahan orang’, ini pertanyaan yang bodoh yang dilakukan oleh seseorang Pemimpin Daerah atau Seorang Pejabat Daerah,” ujar Uyun.
Beliau itu seharusnya sadar bahwa dirinya itu adalah Pejabat Publik yang menjalankan amanah rakyat yang wajib dikritisi sebagai pelayan publik.”Jadi apabila ada pejabat ataupun tingkat Kepala Desa, apabila dikritisi dianggap kita menyakiti bikin huru hara,” tegas Uyun.
Menurut Uyun beliau mengatakan, kalau permasalahan ini dikembalikan kepada tingkat kebijakan dan perilaku juga langkah daripada yang dilakukan oleh pejabat tersebut sudah sesuai standar, sudah sesuai amanah, sudah sesuai perundang – undangan atau aturan belum?.
“Apabila ingin damai harapan dan keinginan saya adalah permohonan saya tolonglah bijak dalam menyikapi perbedaan ataupun beberapa macam karakter masyarakatnya yang ada di Majalengka yang punya potensi. Melihat daripada sosok H. Dadan jelas ini sosok yang tersakiti. Ia sebagai Putera Daerah kenapa yang merangkul adalah Jawa Barat, kenapa yang merangkul adalah pusat, Forum Santri Indonesia dibawah perlindungan Kiyai Ma’ruf Amin, seharusnya adalah Kepala Daerah dulu yang memang notabenenya dalam kesuksesannya itu didukung beliau (H.dadan) yang artinya punya komitment supaya jalannya pemerintahan yang adil, sejahtera, dan Majalengka Raharja,” harapnya.
Selama pemimpin munafik tidak mengakui dan dianggap masukan seorang itu dianggap menyakiti dan mengganggu juga dianggap hal yang tidak baik.
“Saya atas nama Putera daerah dan saya atas nama Ketua Umum Laskar Putera Daerah Majalengka Bersatu (PDMB) menyatakan tolong belajar berakal sehat, berfikir sehat juga berhati sehat menjadi pejabat dan mengemban amanah jabatan,” pungkas Saeful Yunus kepada Media Online. (Anja Tihacinka)
