Oleh : Zainudin
Jurusan : akuntansi
Kampus : Universitas Muhammadiyah Malang
Detikkasus.com | Menteri Keuangan, menyebutkan realisasi penerimaan perpajakan untuk 2017 telah mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%, dia mengungkapkan penerimaan sektor perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun. Jika dibandingkan 2016 maka tumbuh 4,3%, dan kalau menghilangkan komponen tax amnesty tumbuh12,4%.
Dari total penerimaan perpajakan Rp 1.339,8 triliun, dari sektor pajak saja telah mencapai Rp 1.147,59 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun. Di mana, untuk PPh migas mencapai Rp 50,3 triliun atau 120,4% dari target Rp 41,8 triliun, dan untuk pajak non migas mencapai Rp 1.097,2 triliun atau 88,4% dari target Rp 1.241,8 triliun. Lebih lanjut lagi, untuk penerimaan pajak non migas yang mencapai Rp 1.097,2 triliun, terdiri dari PPh non migas Rp 595,3 triliun atau 80,2% dari target Rp 742,2 triliun. Pajak Pertambahan nilai (PPn) mencapai Rp 478,4 triliun atau 100,6% dari target Rp 475,5 triliun. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) telah mencapai Rp 16,8 triliun atau 108,9% dari target Rp 15,4 triliun. Dan untuk pajak lainnya Rp 6,7 triliun atau 77,5% dari target Rp 8,7 triliun.
Sedangkan untuk penerimaan Bea dan Cukai, menteri keuangan menuturkan realisasinya di atas 100% dan menjadi pertama kali sejak tiga tahun yang lalu. Penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 192,3 triliun atau 101,7% dari target Rp 189,1 triliun. Di mana cukai sebesari Rp 153,3 triliun atau 100,1% dari target Rp 153,2 triliun, bea masuk Rp 35,0 triliun atau 105,1% dari target Rp 33,3 triliun, dan bea keluar sebesar Rp 4,0 triliun atau 149,9% dari target Rp 2,7 triliun.
Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Penerimaan dari Sektor Pajak
Dari data di atas pajak merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, oleh karena itu banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan akan sektor pajak diantaranya.
Pertama adalah melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, lalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan. Kedua, pemerintah mengklaim akan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, Meningkatkan ekstensifikasi, intensifikasi, dan penegakan hukum perpajakan. Keempat, meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, langkah kelima adalah meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang meliputi penguatan sumber daya manusia, teknologi informasi. Langkah keenam, memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak, yaitu perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kedelapan, melakukan identifikasi dan penggalian potensi pajak dengan kerja sama internasional, serta pelaksanaan program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Fungi Pajak untuk Negara
Indonesia menjadi negara berkembang pada saat ini memang tak luput karena kepandaian dari kepala negara beserta para menteri didalam mengelola setiap sektor perekonomian. Tercatat, Indonesia mengandalkan berbagai sektor untuk menggerakkan roda perekonomiannya, salah satu diantaranya adalah pada sektor pajak. Pada sektor ini dipercaya cukup potensial didalam menambah pemasukkan devisa negara. Fungsi pajak dalam pembangunan sangatlah penting karena memegang peranan penting dalam kemajuan negara.
Pajak menjadi salah satu sektor pendapatan yang diandalkan oleh negara. Bagaimanapun melalui sektor pajaklah, Indonesia mampu menggerakkan perekonomiannya hingga saat ini. Peran pajak di Indonesia sendiri cukup vital, karena sejumlah pembangunan daerah diseluruh Indonesia memang masih mengandalkan sektor pajak untuk membiayai itu semua. Sebut saja pembangunan sarana dan pra-sarana umum seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit atau puskesmas,pasar dan sarana pendidikan seperti sekolah, dan pengadaan alutsista kemiliteran. Pajak memberi manfaat agar setiap lapisan masyarakat akan mendapatkan rasa yang aman dan nyaman. Hal ini dikarenakan subsidi-subsidi barang primer atau sekunder yang saat ini dibutuhkan masyarakat juga berasal dari pajak.
Sebagai sumber utama didalam menambah devisa negara, pajak memang memiliki nilai strategis dalam hal meningkatkan kemajuan negara, khususnya dalam hal pembangunan. Pungutan pajak dari masyarakat, keseluruhannya akan dikelola oleh pemerintah yang selanjutnya akan digunakan untuk sejumlah pembiayaan negara. Memang dalam hal ini masyarakat selaku wajib pajak tidak menerima perwujutannya dan keuntungan secara langsung.
Biasanya pemerintahlah yang berwewenang dalam mengelola masalah ini. Pemerintah sendiri menerapkan aturan berbagai jenis pajak beserta menetapkan besaran tarif pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dilakukan bermaksud untuk membagi tingkatan bagi setiap individu-individu yang terlibat dalam wajib pajak. Di tinjau dari fungsinya, pajak sendiri terbagi atas 4 bagian, antara lain sebagai berikut.
Fungsi budgeter/anggaran, sebagai sumber devisa negara, pajak memang memiliki peran vital didalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan pengeluaran negara. Karena bagaimanapun, melalui pajaklah pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas rutinnya sebagai kepala negara dan melaksanakan berbagai agenda pembangunan. Untuk saat ini, mungkin pungutan pajak digunakan pemerintah sebagai pembiayaan belanja pegawai, pengadaan barang, pemeliharaan disejumlah pra-sarana umum, dan masih banyak lainnya. Pemerintah hingga saat ini masih mengupayakan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak guna memenuhi pembiayaan pembangunan yang kian hari memang selalu meningkat.
Fungsi regulered/pengatur, pemerintah bisa saja meningkatkan sistem perekonomian negara melalui sektor pajak. Melalui fungsi dari pada mengatur inilah, pajak dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai alat tempur untuk mencapai berbagai tujuan. Contohnya sebagai upaya pemerintahan dalam hal meningkatkan sistem penanaman modal, baik dari pihak asing ataupun dalam negeri, pemerintah memberikan berbagai fasilitas seperti keringanan biaya pajak. Dalam upaya pemerintah melindungi produksi dalam negeri supaya aman, pemerintah harus menerapkan biaya pajak masuk dari luar negeri yang mahal.
Fungsi stabilitas, dengan adanya sistem perpajakan yang diterapkan, otomatis pemerintah akan mendapatkan dukungan dana yang cukup. Dukungan dana tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan khusus guna menstabilkan harga-harga barang didalam negeri, sehingga diharapkan angka inflansi dalam negeri akan dapat selalu dikendalikan dengan baik. Untuk menstabilkan harga barang dan menekan angka inflansi dalam negeri, peran pemerintah sangat diperlukan. Dalam hal ini pemerintah harus mulai mengatur jalannya peredaran uang dalam lingkup masyarakat, pemungutan pajak, danpenggunaan dana hasil pajak dengan efektif dan efisien.
Fungsi redistribusi pendapatan sistem perpajakan yang diterapkan oleh negara memang bersifat wajib dibayarkan bagi setiap lapisan masyarakat, baik dari kalangan perkotaan hingga pedesaan sekalipun. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah mampu terealisasikan secara merata, mulai dari perkotaan hingga pelosok nusantara. Pajak yang diterima negara akan otomatis dikelola oleh pemerintah untuk mencukupi semua aspek kepentingan umum, mulai yang mencangkup sarana umum, insfrastruktur jalan, dan masih banyak lainnya. Hingga saat ini, pemerintah masih mengupayakan setiap program-programnya terdistribusikan secara merata sehingga kesejahteraan masyarakatpun semakin terjamin.
