JAKARTA | Detikkasus.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapatkan apresiasi atas pelayanan publik, Dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.
Penghargaan itu disampaikan langsung Menpan RB, Syafruddin, didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, ke tangan Bupati Irdinansyah Tarmizi, untuk RSUD Ali Hanafiah Batusangkar, penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik (A-), saat acara penyampaian hasil evaluasi dan Apresiasi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2018, di Balai Kartini di Jakarta, Selasa (27/11).
Usai menerima penghargaan, Bupati menyampaikan harapan kepada seluruh perangkat daerah, terutama yang berkaitan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Kami bersama Wabup, Bapak Zuldafri Darma, sudah sepakat menjadikan perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu program prioritas pembangunan di Tanah Datar, untuk itu harus didukung bersama-sama,” kata Irdinansyah.
Kepada jajaran RSUD Ali Hanafiah, Bupati menyampaikan selamat dan memberi apresiasi atas penghargaan tersebut. “RSUD kebanggaan masyarakat Tanah Datar, telah memberikan lompatan-lompatan terutama perbaikan pada pasien,” katanya.
Dirut RSUD Ali Hanafiah, Afrizal Hasan mengungkapkan, prestasi yang diraih institusinya adalah prestasi bersama.
“Ini buah kerjasama dan sebagai bentuk komitmen kita memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar RSUD, setelah tahun lalu mendapat akreditasi A, dilanjutkan penghargaan saat ini, kami berharap tahun depan semakin meningkat menjadi kategori pelayanan prima,” ucapnya.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Diah Natalisa dalam laporannya berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kementerian Lembaga, provinsi, kabupaten maupun kota dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik 2018, evaluasi dilakukan pada unit penyelenggara pelayanan publik, di 34 provinsi dan 208 tingkat kabupaten dan kota, yang berlangsung Mei hingga Oktober.
Ditambahkannya, tahun 2018 ini, untuk pertama kalinya evaluasi pelayanan publik dilakukan secara online. Hasil evaluasi selanjutnya diolah dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).
Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada enam aspek yang dievaluasi, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, sistem konsultasi dan pengaduan serta inovasi.
Menteri PAN RB mengajak Pemda bersama perangkat daerah untuk merubah paradigma. Paradigma baru pelayanan publik adalah melayani bukan dilayani, berorientasi konsumen dan clean and good governance.
Ia mengatakan, pelayanan publik dewasa ini menuntut lebih supportif, mengutamakan kepuasan pengguna layanan (customer driven government).
“Idealnya, pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak publik, fokusnya digeser dengan menempatkan pelanggan sebagai pengemudi, sehingga masyarakatlah yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju. Selamat buat kepala daerah yang sudah melakukan pembinaan pelayanan publik dengan baik, jangan terhenti sampai di sini,” katanya…..(Yt)
