Detikkasus.com | Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN GERCIN-NKRI) meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menghentikan dan membubarkan tagar ganti presiden 2019 yang dilakukan oleh sekelompok orang, pasalnya dapat menimbulkan perpecahan antar anak bangsa.
“Kami menolak gerakan tersebut karena dikhawatirkan akan menciptakan konflik horisontal di NKRI dengan mengadu domba anak bangsa dari Sabang sampai dengan Merauke dalam momentum pemilihan presiden 2019,” ujar Ketua Umum DPN GERCIN-NKRI, Hendrik Yance Udam, kepada awak media, Minggu (16/9/2018) di Jayapura, Papua.
Menurutnya, NKRI adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan memiliki keanekaragaman etnis serta suka, ras dan budaya yang dipersatukan oleh idiologi pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan menjadi perekat anak bangsa dari sabang sampai merauke. Untuk itu, kata Hendrik, kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan agar terhindar dari perpecahan.
Sementara itu, terkait dengan pemilihan umum 2019, Hendrik juga meminta kepada kapolri, KPU dan Bawaslu untuk segerakan melakukan deklarasi kampanye pilres 2019 secara damai sehingga pilres 2019 ini dapat menghasilkan pemimpin NKRI untuk lima tahun kedepan yang amanah dan dapat membawa kemakmuran bagi bangsa dan negara.
“Momentum Pilres 2019 merupakan momentum silaturahmi anak bangsa dari sabang sampai merauke dalam menjaga dan merawat NKRI. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita ciptakan pemilihan presiden 2019 yang damai dan sejuk dan menjadi barometer perpolitik di dunia internasional bahwa NKRI menjalankan pesta demokrasi pemilihan presiden dengan baik dan bermartabat,” pungkasnya. (my)
