17 Paket Pekerjaan Kekurangan Volume Hingga Rp. 3 Milyar, LSM Gracia Desak APH

Untuk Periksa Semua PPK Dinas PUPR Aceh Tamiang

Aceh |Detikkasus.com -Badan pemeriksa keuangan republik indonesia (BPK-RI), menemukan sejumlah permasalahan pada 17 paket pekerjaan di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) pemerintahan kabupaten (pemkab) aceh tamiang di tahun anggaran 2023 beberapa tahun yang lalu.

Tidak tanggung-tanggung nya pada 17 paket pekerjaan tersebut, terdapat kekurangan volume mencapai Rp. 3 milyar lebih.

Data yang diperoleh oleh media transparancy.com, yang dilangsir oleh wartawan media online itu. Berinisial “JB”, di setiap grop whatsapp media kamis 20/02/2025 sekitar pukul.10.03.wib.

pada tahun anggaran 2023, pemerintah kabupaten (pemkab) aceh tamiang. Mengalokasikan belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp 70,8 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 68 milyar atau 96 persen dari anggaran.

Anggaran tersebut, diantaranya merupakan alokasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada kantor dinas PUPR pemkab aceh tamiang. Senilai Rp 69,1 milyar, dengan realisasi per/31 desember 2023 sebesar Rp.66,2 milyar atau 95,94 persen dari anggaran.

Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI nomor : 1.A/LHP/XVIII.BAC/03/2024, tanggal 25 maret 2024. Kekurangan volume di 17 paket pekerjaan itu diantaranya, penanganan long segment jalan bandung jaya dusun air terjun paya tampah. Dengan nilai kontrak Rp.7,8 milyar, kegiatan itu dikerjakan oleh CV AG dengan nomor kontrak 600.620/009/BMJL. Anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023.

Hasil pemeriksaan BPK, menemukan kekurangan volume pada kegiatan itu sebesar Rp.865 juta lebih.

Selanjutnya, proyek penanganan long segment jalan tenggulun desa kumbul yang dikerjakan oleh CV AI dengan nilai kontrak sebesar Rp 12,8 milyar bersumber dari DAK.

Baca Juga:  Dugaan "Pulih Kombih" Mantan Kades Tualang, Yang Juga Celag Dari Partai Demokrat Dapil 2 Kecamatan Runding Kota Subulussalam.

Pekerjaan dengan nomor kontrak 600.620/008/BM-JL/VII/2023 tertanggal 20 juli 2023 itu, mengalami kekurangan volume sebesar Rp 864 juta.

Selanjutnya, kegiatan pembangunan jalan suka jadi ingin jaya. Yang dikerjakan oleh PT AAU dengan nilai kontrak sebesar Rp.2,6 milyar, ada pun kekurangan volume pada kegiatan ini mencapai Rp.374 juta lebih.

Selanjutnya, penanganan long segment jalan komplek pertamina. Pabrik mini PKS paya meta, bersumber dari DAK dengan nilai kontrak Rp.7,3 milyar lebih. Berdasarkan kontrak nomor 600/620/007/ BMJL/VII/2023, mengalami kekurangan volume sebesar Rp 223 juta lebih.

Selain itu, juga ada pekerjaan penanganan long segment jalan sapta marga. Kampung besar kecamatan mulia, dengan pagu anggaran Rp.3,4 milyar bersumber dari DAK. Kekurangan volume kegiatan tersebut, mencapai senilai Rp 142 juta lebih.

Seterusnya, pembangunan jalan dusun Mandailing – Tupah mengalami kekurangan volume Rp 137 juta lebih yang dikerjakan oleh CV DM dengan nilai kontrak Rp 921 juta.

Selanjutnya, pekerjaan pengerasan jalan jamur jelatang kecamatan rantau dikerjakan oleh CV ARJ kekurangan volume Rp.90 juta dari nilai kontrak Rp.185 juta.

Selain itu, pengaspalan jalan Ie bintah kampung bukit. Kampung alue lhok, kekurangan volume oleh CV SP Rp.80 juta.

Selanjutnya, penanganan long segment jalan simpang kedai besi suka jadi. Di kerjakan oleh CV JK, kekurangan volume ssnilai Rp.76 juta.

Kemudian, Pembangunan Jalan Sungai Kuruk II – Lubuk Damar yang dikerjakan oleh CV KK mengalami kekurangan volume sebesar Rp 35 juta dari nilai kontrak Rp 2,3 miliar.

Baca Juga:  Ormas LSM Minta Reskrim , DH Pelaku Penganiayaan Ditahan.

Ada juga, pembangunan jembatan pematang durian tahap V jalan pematang durian suka makmur. Terjadi kekurangan volume Rp.33 juta, dari nilai kontrak Rp.3,7 milyar. Kegiatan ini, dikerjakan oleh CV PK.

Pekerjaan Jalan Kampung Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda yang dikerjakan oleh CV KJM mengalami kekurangan volume sebesar Rp 33 juta dari nilai kontrak Rp 185 juta.

Selanjutnya, pembangunan talud kampung suka jadi kecamatan karang baru kekurangan volume Rp.19 juta dikerjakan oleh CV GJ.

Seterusnya pengerasan jalan desa ingin jaya kecamatan rantau, dikerjakan oleh CV AK mengalami kekurangan volume Rp.13 juta. Masing-masing dua kegiatan itu, dengan nilai kontrak Rp.185 juta.

Seterusnya, pembangunan talud kampung tanah terban kecamatan karang baru dengan nilai kontrak Rp 102 juta, terjadi kekurangan volume Rp.13 juta. Kegiatan ini, di kerjakan oleh CV GJ.

Seterusnya, Rekonstruksi jalan tangsi lama punti. Mengalami kekurangan volume Rp 12 juta lebih dari pagu anggaran Rp 475 juta dan pekerjaan pengerasan Jalan Seruway Kampung Sukaramai II kekurangan volume Rp 11 dari nilai kontrak 185 juta. Dua kegiatan ini kerjakan oleh CV AK.

Mennanggapi adanya kekurangan volume hingga Rp 3 miliar dalam pelaksanaan kegiatan Dinas PUPR tersebut, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang angkat bicara.

Menurutnya, pengawasan PPK untuk seluruh proyek tersebut bobrok.

“Pengawasan oleh PPK proyek tersebut benar-benar bobrok, ” ujarnya.

Hisar mengungkapkan, bahwa temuan BPK tersebut tidak pernah ada apabila pengawasan oleh Dinas PUPR Aceh Tamiang dilaksanakan dengan baik.

Baca Juga:  Kesiapsiagaan Personel, Kasat Lantas Polres Bojonegoro Cek Kelengkapan Perorangan dan Ranmor Dinas

“Jika mereka (Dinas PUPR Aceh Tamiang-red) melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya, temuan BPK tersebut tidak akan pernah ada,” ungkapnya.

Untuk itu, Hisar meminta aparat hukum terkait Aceh Tamiang untuk memeriksa PPK proyek tersebut.

“Jaksa harus periksa PPK-nya. Dan jika terbukti, jebloskan ke penjara,” sebutnya.

Sementara itu, plt kepala dinas PUPR aceh tamiang, Mix Donal, SH yang dikonfirmasi terkait temuan BPK tersebut mengatakan, bahwa temuan tersebut harus ditindak lanjuti.

Siang pak. Saya Plt PU. Tapi saya bukan KPA. Yang bapak sampaikan itu merupakan temuan BPK yg harus kita tindak lanjuti. Dan kita sudah sampaikan untuk segera membayar hasil temuan BPK. Alhamdulilah sudah ada yang membayar kelebihan bayar tersebut. Dan terus kita tagih untuk segera mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Sampai batas yang telah ditentukan,” sebutnya.

Ketika disinggung bahwa adanya temuan BPK tersebut, diduga akibat adanya persekongkolan antara dinas PUPR aceh tamiang dan kontraktor.

“Masalahnya kongkalikong itu, saya hendak tau ya. Nanti masalah sanksi nanti kita bicarakan sama KPA-nya”, terangnya tersebut.

Ketika ditanya, sudah berapa banyak yang sudah mengembalikan hasil temuan BPK, donal mengaku belum lihat secara keseluruhan.

“Saya belum lihat semua, tapi sudah banyak yang kembalikan .Waktunya mungkin sampai akhir bulan ini, kalau endak salah saya. 60 hari, kalau endak salah waktunya. Kalau endak diselesaikan itu urusan APH”, cetusnya kembali.

(Pasukan Ghoib/Penulis: Redaksi Dan JB Serta Sumber : https://youtu. be/XNZSX5I6H4w?si=qJ_mNPeCnb_hQ4fR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *